kdrt dan trafficking marak

KDRT DAN TRAFFICKING MARAK

Banda Aceh – Berbagai cara telah ditempuh pemerintah Aceh, untuk mencegah terjadinya praktek trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun kasus ini terus saja tambah marak. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi terbentuknya Komite Pembinaan Keluarga hingga ketingkat kabupaten/kota. Demikian penuturan Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh, Senin (21/5).

“Kasus KDRT setiap tahunnya meningkat 20 sampai 30 persen belum lagi praktek trafiking, ini memutuhkan perhatian serius. sesuai dengan data, untuk tahun 2011 ada 160-an kasus, sedangkan 2012, ada 200-an kasus,”kata Amrina Habibi SH. Sejauh ini, kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Aceh seperti menetapkan rencana aksi daerah sebagai tugas utama dari gugus tugas trafficking untuk mencegah dan menangani kasus trafficking.

Persoalan KDRT dan trafficking, menjadi persoalan serius dan mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Maka dari itu, sangat penting diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa penyebab terjadinya dua persoalan itu. Kemudian, daerah-daerah yang rawan terjadi trafficking dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah trafficking yang biasanya kerab terjadi di daerah – daerah perbatasan seperti kawasan pantai Timur dan Barat Aceh."Penyebab KDRT dan trafficking ini biasanya karena persoalan ekonomi,"tuturnya.

Lebih lanjut, undang – undang pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 memberikan ruang untuk membentuk Komite Pembinaan Keluarga Aceh, sebagai salah satu elemen pendukung untuk keberlanjutan proses damai dengan memperkokoh peran strategis keluarga Aceh.Pada November 2011 lalu, Gubernur Aceh juga sudah membentuk Komite Pembinaan keluarga Aceh sebagai lembaga independen. Setelah dibentuk di tingkat provinsi, maka diharapkan semua Kabupaten/kota di Aceh juga akan terbentuk.

Sebagai langkah awal untuk mendukung terbentuknya komite serupa ditingkat Kabupaten/kota, maka BP3A, melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Dan merasa penting melaksanakan workshop pembentukan Komite pembinaan Keluarga Aceh. 

Hal itu adalah sebagai sarana mendorong inisiasi pembentukan komite ditingkat Kabupaten/kota, disamping menjaring masukan – masukan terkait dengan persoalan keluarga dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi."di Banda Aceh sudah kita laksanakan 21 Mei dan di Aceh Besar akan digelar pada 25 Mei,"demikian.(Ngutip rakyataceh.com)